Apa yang pertama kali terlintas di benak Anda ketika melihat sebuah desa yang duduk manis di atas konsesi batu bara—tapi listriknya tidak 24 jam?
Saya jawab dulu: yang terlintas di kepala saya bukan “ketertinggalan”. Bukan “keterbatasan”. Melainkan satu kata yang lebih telanjang: keterlaluan.
Bayangkan. Di perut Desa Menjelutung, Kalimantan Utara, ada energi yang bisa menghidupkan jutaan rumah, gedung, dan industri di luar sana. Batu baranya bukan sekadar ada—tapi dikejar. Target produksinya bukan main: dari 6 juta ton per tahun naik menjadi 20 juta ton per tahun. Usia tambang juga diperpanjang sampai 2034. Lahannya? 9.240 hektare.
Angka-angkanya seperti brosur hotel bintang lima.
Tapi listrik di Menjelutung? 19 jam. Pakai mesin disel.
Saya tidak sedang bercanda. Justru karena itu saya ingin bercanda, biar tidak menangis.
Karena kalau batu bara itu bisa bicara, mungkin dia akan protes: “Saya ini sudah kerja keras dari 2004, kok kampung saya sendiri masih gelap?”
Perusahaannya bernama PT Mandiri Intiperkasa—kadang dipanggil Mandiri Coal. Ini bukan perusahaan kampung yang kantornya di ruko samping fotokopi. Mereka punya kontraktor sendiri, pelayaran sendiri, bahkan katanya sudah melantai di bursa. Produksi pernah tembus jutaan ton. Di neraca, itu disebut “kinerja positif”.
Di Menjelutung, yang positif itu mungkin cuma satu: warga masih sabar.
Desa ini kecil. Sekitar 234 KK. Di tepi Sungai Sesayap. Kalau Anda cuma lewat, Anda akan bilang: “Ah, desa biasa di Kaltara.” Tapi begitu Anda lihat angka-angka batubaranya—ceritanya berubah jadi cerita besar, bahkan cerita yang membuat orang kota mendadak religius: Astaghfirullah, segininya?
Sejak 2004 sampai 2018, sekitar 40,9 juta ton batu bara sudah diambil. Target operasi 2018–2034 jauh lebih besar: 231,6 juta ton. Kalau dihitung kasar pakai harga 30–80 dolar per ton, kurs Rp15.000—nilainya bisa puluhan sampai ratusan triliun rupiah.
Triliunan itu mengalir keluar.
Menjelutung dapat apa?
Drum penampung air hujan. Jalan berdebu. Mesin disel. Listrik 19 jam.
Kesenjangan itu terasa paling telanjang. Ini seperti melihat dapur restoran mewah—tapi kokinya makan mi instan tanpa kompor.
Yang lebih memilukan: ada cerita lama yang tak selesai-selesai.
Soal ganti untung tanam tumbuh lahan warga—kata warga—menggantung sejak 2014. Padahal penambangan sudah berlangsung sejak 2004. Sejumlah lahan warga sudah digaruk. Belum ada pergantian utuh. Itu kata warga. Dan kata warga, di desa kecil seperti itu, sering lebih tajam daripada kata notulen rapat.
Lalu saya bertanya: kalau desa itu penghasil batu bara, kenapa listriknya tidak 24 jam? Ke mana peran perusahaan? Ke mana pemerintah desa? Kenapa kabupaten seperti menonton dari tribun VIP?
Saya belum ngobrol langsung dengan pemkab. Saya niat ajak bicara. Tapi sementara ini saya cari yang terdekat: warga. Warga yang resah. Warga yang ingin desa mereka terang. Bukan terang karena janji, tapi terang karena lampu menyala.
Dari obrolan-obrolan itu, kesimpulan paling logis cuma satu: mereka menginginkan keadilan. Keadilan tanpa kesenjangan lagi.
Masalahnya, ketika saya coba konfirmasi ke PT MIP dan Kepala Desa Menjelutung—sampai hari ini belum dibalas. Saya jadi bingung: mereka menghindar, atau mereka menganggap ini bukan urusan penting?
Entahlah. Barangkali inbox mereka hanya bisa menerima email yang judulnya “Laporan Kinerja Positif”.
Yang lucu (atau aneh): setelah berita soal Menjelutung naik di redaktif.id, tiba-tiba muncul pihak-pihak yang mengaku bisa jadi “jembatan komunikasi”. Banyak. Cepat. Seperti jamur setelah hujan. Saya pun bertanya-tanya: mereka ini datang dari mana? Siapa mereka? Semoga saja bukan oknum “aji mumpung”—yang biasanya paling cepat hadir ketika ada luka, bukan untuk mengobati, tapi untuk menawarkan perban berbayar.
Di tengah banyak warga yang memilih diam, ada satu nama yang terus bergerak: Haris.
Haris ini tidak anti tambang. Tidak menolak perusahaan. Ia cuma mengingatkan satu hal yang mestinya tidak perlu diingatkan: tanah dan hidup warga tidak boleh diabaikan.
Ia bersuara soal listrik yang tak tuntas, air bersih yang tak kunjung masuk, jalan desa yang rusak, sampai ganti rugi lahan yang menggantung. Ia bawa itu ke DPRD Tana Tidung. Lalu ia bawa lebih jauh: ke Jakarta.
Bayangkan orang desa—dari tepi Sesayap—berhadapan dengan gedung tinggi di Sudirman.
Haris datang ke kantor pusat PT Mandiri Intiperkasa. Pertanyaannya sederhana tapi berat: lahan miliknya di Blok B sudah digarap, tapi baru menerima DP Rp2,1 juta. Kelanjutannya tidak jelas.
Ada pula cerita soal fee Rp1.200 per ton. Tapi berapa yang sudah dikeluarkan? Berapa yang diterima warga? Siapa yang mengatur?
Kenapa lahan warga bisa dipakai jadi jalan perusahaan tanpa kepastian pelepasan hak yang bersih dan terbuka?
Di Jakarta, Haris menunggu di depan kantor perusahaan. Berjam-jam. Tidak ada yang menemui. Yang datang justru telepon—nadanya tinggi—yang mempertanyakan caranya masuk gedung. Bukan nada menyambut. Nada menyelidik. Seakan-akan pemilik tanah itu sedang mencoba menerobos brankas.
Pertemuan akhirnya terjadi, tapi bukan di ruang rapat. Bukan di kantor resmi. Melainkan di pinggir jalan.
Saya ulang:: pemilik lahan, dari desa penghasil energi, diposisikan sebagai tamu yang tidak penting—di depan kantor perusahaan yang hidup dari tanah itu.
Bukan cuma ke perusahaan, Haris juga mendatangi Kementerian ESDM. Ia minta dimediasi. Ia minta dipertemukan. Pejabat menemuinya di lobi, bukan di ruang rapat. Jawabannya: perusahaan akan “disurati”, warga diminta menunggu sekitar seminggu di Jakarta.
Di Menjelutung, warga menunggu ganti rugi lahan.
Di Jakarta, Haris menunggu surat untuk mengisi harapan.
Dua jenis antrian, dengan pola yang sama: warga selalu diminta bersabar, sementara mesin tambang di desa mereka tidak pernah berhenti.
Dan di situlah, Menjelutung jadi semacam cermin: Kaltara bisa sangat terang di laporan, tapi masih gelap di kampung sumber energi.
Kita sering bangga jadi “provinsi kaya sumber daya”.
Menjelutung mengingatkan kita bahwa kadang yang kaya itu bukan negaranya—melainkan angka-angkanya.
Sementara desanya, masih menghitung jam listrik. Hari ini 19 jam, besok entah. (*)
Penulis : Nicky Saputra
