Ilustrasi. Oleh: Nicky Saputra
Zaman saya kecil dulu, istilah “uang rokok” itu legendaris. Itu semacam pelicin birokrasi kelas teri. Receh, tidak mulia, tapi ya… dianggap lumrah demi urusan lancar.
Tapi, Saudara-saudara sekalian, zaman sudah berubah. Inflasi bukan hanya milik harga cabai, tapi juga milik harga dosa.
Hari ini, yang dibayar bukan lagi sekadar rokok satu bungkus. Yang diperdagangkan bukan lagi jasa fotokopi KTP dipercepat. Hari ini, yang ditaruh di etalase toko kekuasaan adalah jabatan.
Coba tengok tetangga jauh kita di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Baru-baru ini, publik di sana dibuat melongo oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Bupatinya dicokok.
Kerennya (dalam arti negatif, tentu saja), kasusnya bukan soal proyek jembatan layang atau bandara internasional triliunan rupiah. Bukan. Yang “dijual” justru barang yang sangat merakyat. Jabatan perangkat desa.
Bayangkan polanya: Anda mau jadi kepala desa atau perangkat desa? Jangan tanya visi-misinya apa. Jangan tanya kompetensinya apa. Pertanyaannya cuma satu “Berani setor berapa?”
Siapa yang transferannya paling “gacor”, dia yang dapat kursi. Siapa yang cuma modal ijazah dan niat tulus membangun desa, silakan minggir pelan-pelan ke pojokan.
Di sinilah letak komedi tragisnya. Jabatan publik itu bukan kursi di warung kopi yang siapa cepat (bayar), dia dapat.
Kalau jabatan dijual kayak kacang goreng, kita akan melihat kekacauan semesta. Bayangkan Dinas Kehutanan dipimpin oleh orang yang ahlinya kelautan. Nanti dia sibuk nyari terumbu karang di atas pohon ulin.
Atau bayangkan sekolah dipimpin orang yang nggak paham pendidikan, tapi pahamnya cuma cara balik modal setoran. Muridnya bukan diajarin matematika, tapi diajarin cara memanipulasi anggaran.
Lucu? Ya lucu kalau itu adegan film Warkop DKI. Tapi kalau kejadian di pemerintahan, itu namanya bencana.
Kepala Desa atau pejabat dinas yang naik karena “jalur setoran” itu otomatis punya beban moral ganda. Pertama, dia harus balik modal. Kedua, dia harus balas budi sama Bos Besar yang melantik. Rakyat? Ah, rakyat nanti saja dipikirin kalau sudah mau Pilkada lagi.
Hasilnya? Pelayanan lambat kayak siput stroke. Anggaran bocor halus di sana-sini. Program kerja jadi ngawur.
Nah, mari kita geser kursinya sedikit lebih dekat hati kita, Kalimantan Utara.
Jujur saja, obrolan soal “jual beli jabatan” di Kaltara ini ibarat kentut. Baunya santer tercium di warung kopi, di grup WhatsApp bapak-bapak, atau di diskusi pojok kantor, tapi wujudnya nggak kelihatan.
Ada yang bilang, “Ah, itu rahasia umum.” Ada yang berbisik, “Sst, jangan kenceng-kenceng, nanti kedengeran tim sukses.” Ada juga yang polos (atau pura-pura polos) bilang, “Masa sih ada sogok-menyogok? Kan kita sudah zona integritas!”
Saudara-saudaraku yang budiman, pejabat, maupun para pendukung militan. Kasus di Pati itu bukan tontonan sinetron azab untuk ditertawakan. Itu adalah alarm peringatan.
KPK sudah bilang, area “jual beli jabatan” itu favoritnya koruptor di daerah. Kenapa? Karena prosesnya sunyi. Nggak ada semen atau aspal yang perlu diukur ketebalannya. Cuma ada deal-deal di ruang tertutup, atau kode-kode cantik lewat aplikasi chat.
Undang-undangnya jelas. Kemendagri sudah teriak sampai serak. Dilarang intervensi jabatan secara transaksional! Tapi ya namanya manusia, kadang aturan itu dianggap cuma hiasan dinding.
Poin penting tulisan ini sederhana saja. Jangan sampai kita di Kaltara merasa aman dan menepuk dada karena belum ada yang pakai rompi oranye gara-gara jual beli jabatan.
Ingat, belum tertangkap itu belum tentu bersih. Bisa jadi cuma karena belum apes saja. Atau mungkin antreannya belum sampai.
Pesan buat para pejabat yang memegang stempel kekuasaan: jabatan itu amanah, bukan barang dagangan di marketplace. Kalau kursi dinas diisi orang-orang kompeten, Bapak/Ibu juga yang namanya harum. Tapi kalau diisi “orang-orang titipan” yang cuma modal amplop tebal, siap-siap saja kapal oleng kapten.
Dan buat kita, warga Kaltara penikmat kopi dan pengamat situasi. Tugas kita bukan cuma nyinyir di belakang. Kita harus pasang mata dan telinga. Awasi proses mutasi, awasi pelantikan.
Jangan diam kalau melihat yang aneh-aneh. Karena setiap satu kursi jabatan yang diperjualbelikan hari ini, kitalah yang akan membayar “cicilannya” lewat pelayanan publik yang bobrok di kemudian hari.
Jadi, gimana? Kopi masih hangat, atau sudah dingin karena ngeri membayangkan nasib daerah kalau dipimpin hasil dagang sapi?
