Beberapa waktu lalu saya sempat menyeberang dari Pulau Nunukan ke Pulau Sebatik. Naik long boat kecil, air lautnya bening, anginnya kencang, dan sepanjang perjalanan cuma satu yang ada di kepala: “Wah, kalau di pulau ini berdiri pabrik minyak goreng, keren banget, ya.”

Begitu tiba, saya melintasi jalan lingkar Sebatik dari Liang Bunyu sampai Sungai Nyamuk. Sepanjang jalan, pemandangannya sama: sawit, sawit, dan sawit. Dari dataran rendah sampai ke perbukitan, semuanya hijau lebat penuh pohon kelapa sawit. Rasanya seperti sedang berada di tengah lautan sawit. Dan di situ saya mikir, Pulau Sebatik ini bisa jadi tonggak sejarah Kalimantan Utara (Kaltara) — kalau mau sedikit lebih berani.

Bayangkan, Kaltara punya sawit berlimpah tapi minyak gorengnya masih harus dikirim dari luar daerah. Ironi yang sering banget terjadi di negeri ini: kaya bahan mentah, tapi miskin industri pengolah. Padahal, kalau pabrik minyak goreng berdiri di sini, ceritanya bakal beda jauh.

Harga minyak bisa lebih stabil karena nggak perlu ongkos kirim jauh-jauh. Petani sawit nggak lagi cuma jual Tandan Buah Segar (TBS), tapi bisa jual hasil olahan dengan nilai lebih tinggi. Belum lagi lapangan kerja baru, dari operator pabrik sampai sopir pengangkut. Semua itu bakal memutar ekonomi daerah sendiri.

Apalagi Pulau Sebatik ini berbatasan langsung sama Malaysia. Bayangkan kalau minyak goreng merek “Produk Asli Kaltara” bisa bersaing di perbatasan, atau bahkan diekspor ke seberang. Itu bukan mimpi muluk, asal pemerintah daerah mau sedikit “gaspol”.

Masalahnya, ya, selalu di situ-situ juga. Butuh dukungan serius dari pemerintah daerah. Jalan harus bagus, listrik harus cukup, pelabuhan harus siap, dan izin harus dipermudah. Kadang bukan karena nggak ada ide, tapi karena terlalu lama menunggu “momen tepat” yang nggak datang-datang.

Padahal banyak provinsi lain sudah membuktikan. Lihat Riau, Kalimantan Barat, atau Sumatera Utara. Mereka nggak cuma jual CPO (minyak sawit mentah), tapi sudah punya pabrik minyak goreng dan produk turunannya. Di sana, petani lebih sejahtera, ekonomi daerahnya jalan, dan nilai tambahnya berkali lipat. Kalau mereka bisa, kenapa Kaltara nggak?

Kaltara ini masih muda, dan justru karena muda, harus berani. Kalau cuma terus kirim bahan mentah keluar, yang kaya tetap mereka yang di luar sana. Nilai ekonominya hilang di jalan, sementara di daerah cuma tersisa debu truk sawit yang lewat.

Tapi tentu saja, bikin pabrik itu nggak semudah ngomong. Modalnya besar, teknologinya mahal, dan perlu SDM yang siap. Tapi kan, di situlah peran pemerintah daerah. Kalau niat, semuanya bisa disiapkan pelan-pelan. Toh, kita sudah punya bahan baku yang tak pernah habis.

Yang kadang bikin heran, kenapa semua masih sebatas rencana. Pemerintah seolah masih berpikir panjang — entah menunggu investor, entah menunggu studi kelayakan, entah menunggu apa lagi.

Kalau dipikir-pikir, mungkin bukan karena tak ada uang, bukan pula karena tak ada kemauan. Bisa jadi karena ada “kenyamanan” yang dipertahankan. Sistem lama yang sudah enak buat sebagian orang. Karena selama buah sawit hanya dijual mentah, rantai panjang distribusinya tetap hidup — dan di situlah keuntungan besar mengalir.

Petani tetap di posisi paling bawah. Pabrik besar di luar daerah tetap jadi raja. Dan masyarakat Kaltara, ya, tetap beli minyak goreng kiriman dari luar.

Padahal potensi itu sudah di depan mata. Di Pulau Sebatik, lautan sawit menunggu diolah. Di perbatasan, peluang pasar terbuka lebar. Yang dibutuhkan cuma satu: keberanian untuk berubah.

Kalau pemerintah berani ambil langkah, Pulau Sebatik bisa jadi cerita baru tentang kemandirian ekonomi di tapal batas negeri. Tapi kalau terus ragu dan menunda, ya jangan heran kalau kelak, sawit-sawit itu hanya akan terus dikirim keluar — bersama mimpi besar yang tak pernah sempat diwujudkan. (***)

Penulis : Nicky Saputra