Ilustrasi penjualan ikan di pasar. (int) TARAKAN — Cuaca buruk dan gelombang tinggi memasuki periode rawan di penghujung tahun berisiko menekan arus distribusi barang di Kalimantan Utara (Kaltara). Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara mengingatkan, komoditas yang paling cepat terdampak ketika kondisi laut tidak bersahabat adalah ikan-ikanan hasil tangkapan.
Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai menjelaskan kerentanan ini terjadi dari sisi pasokan. Saat gelombang tinggi dan cuaca memburuk, nelayan cenderung menahan diri untuk melaut karena faktor keselamatan.
“Yang rentan terganggu adalah komoditas ikan-ikanan hasil tangkapan laut. Nelayan cenderung tidak melaut ketika cuaca buruk atau gelombang laut tinggi,” ujarnya saat dikonfirmasi redaktif.id pada 23 Desember 2025.
Dalam praktiknya, pelaku distribusi juga menjadikan pantauan BMKG sebagai rujukan sebelum berlayar—mulai dari tinggi gelombang hingga kondisi cuaca harian. Mas’ud menambahkan, dampak gangguan laut di Kaltara lebih terasa di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, terutama karena kapal pengangkut barang dari Sulawesi Selatan ke dua wilayah tersebut umumnya bukan kapal besar, sehingga lebih sensitif terhadap faktor cuaca.
Selain menekan pasokan ikan, cuaca ekstrem turut memengaruhi harga barang konsumsi rumah tangga, terutama di wilayah yang rantai pasoknya bertumpu pada jalur laut. Mas’ud menilai, secara umum harga di Kaltara juga mengikuti dinamika harga di daerah asal pemasok.
“Harga barang yang masuk di Kaltara kurang lebih akan mengikuti harga barang di daerah pemasok, misalnya Sulawesi Selatan,” katanya.
Namun, pola harga di dalam provinsi tetap menunjukkan perbedaan. Kota Tarakan cenderung sedikit lebih murah dibanding Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan. Menurut mas’ud, gap ini tidak semata persoalan jarak, tetapi juga dipengaruhi struktur pasar. Tarakan dengan jumlah penduduk lebih besar dan persaingan pedagang yang ketat membuat harga lebih kompetitif, sementara jumlah usaha di Nunukan dan Bulungan relatif lebih kecil sehingga ikut membentuk harga jual di tingkat konsumen.
Dari sisi akademisi, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT),, Nur Utomo menilai gangguan distribusi laut berpotensi memicu lonjakan yang lebih tajam di wilayah perbatasan ketika pasokan dialihkan ke udara.
“Moda laut selama ini paling efisien dan berbiaya rendah untuk mengangkut kebutuhan pokok dalam jumlah besar. Ketika terganggu, distribusi beralih ke udara sebagai solusi jangka pendek, tetapi biaya logistiknya jauh lebih tinggi,” jelasnya kepada redaktif.
Ia memberi contoh konkret di wilayah perbatasan seperti Krayan: ongkos angkut yang semula sekitar Rp25.000 per kilogram dapat meningkat menjadi sekitar Rp50.000 per kilogram ketika akses distribusi tersendat. Dampaknya, biaya itu cepat “menetes” ke harga eceran. Nur Utomo juga menyoroti komoditas energi rumah tangga yang ikut terdorong, yakni harga tabung elpiji di Krayan bisa naik dari sekitar Rp400.000 menjadi Rp600.000 hingga Rp800.000 per tabung saat distribusi terganggu. “Transportasi udara itu solusi darurat—menjaga ketersediaan dalam jangka pendek, tetapi tidak efektif menahan kenaikan harga,” katanya.
Menghadapi risiko Desember yang identik dengan cuaca ekstrem, ia menilai langkah paling realistis adalah paket kebijakan yang bisa segera dieksekusi tanpa menunggu proyek infrastruktur baru. Ia mengusulkan kombinasi optimalisasi Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dan logistik perintis, koordinasi jadwal serta optimalisasi muatan angkutan laut termasuk memaksimalkan hub seperti Tarakan, penyediaan buffer stock sembako di gudang-gudang strategis sebelum puncak musim hujan, serta insentif distribusi sementara—misalnya subsidi BBM, pengurangan biaya layanan pelabuhan, atau prioritas sandar—agar rute berisiko tinggi tetap dilayani.
Jika paket ini berjalan serempak, tekanan biaya logistik bisa diredam, pasokan lebih stabil, dan disparitas harga antara pusat distribusi dan wilayah perbatasan tidak semakin melebar. Ia menilai isu cuaca ekstrem tak hanya semata urusan pelayaran, namun juga faktor ekonomi yang langsung menentukan stabilitas harga, daya beli, dan ketahanan konsumsi rumah tangga di daerah perbatasan. (*)
Editor : Nicky Saputra
