ilustrasi Korupsi di Indonesia, khususnya yang melibatkan Kepala Daerah dan terjadi di Sektor-Sektor Strategis, terus menunjukkan tren mengkhawatirkan hingga tahun 2025. Alih-alih mereda setelah Pilkada serentak 2024, justru pola-pola korupsi lama terulang dengan frekuensi dan nilai kerugian yang signifikan. Artikel ini bertujuan menganalisis pola korupsi yang umum terjadi pada level kepala daerah dan sektor vital (seperti infrastruktur dan pengadaan barang/jasa), serta membedah dampak multidimensional yang ditimbulkannya terhadap pembangunan daerah dan kepercayaan publik. Melalui analisis literatur dan data penindakan terkini (2024–2025), ditemukan bahwa tingginya cost of politics dan lemahnya pengawasan anggaran menjadi pemicu utama. Dampaknya meliputi penurunan kualitas layanan publik dan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan pencegahan yang berbasis pada transparansi anggaran dan sanksi sosial yang kuat diperlukan sebagai benteng pertahanan baru.
Istilah “Liga Korupsi Indonesia 2025” bukan sekadar hiperbola, melainkan sebuah gambaran ironis mengenai tingginya kasus penindakan korupsi yang melibatkan elit politik lokal. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sejak tahun 2024 hingga Mei 2025, ratusan Kepala Daerah dan anggota legislatif telah terjerat kasus korupsi, menandakan bahwa praktik haram ini masih menjadi “kompetisi” yang diikuti banyak pejabat publik.
Padahal, korupsi yang dilakukan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota) memiliki dampak yang sangat merusak karena menyentuh langsung alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang seharusnya didedikasikan untuk pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, korupsi di Sektor Strategis seperti infrastruktur, pertambangan, dan perizinan, mengganggu iklim investasi dan merusak lingkungan. Artikel ini hadir untuk mengupas tuntas kedua fokus tersebut demi merumuskan strategi pencegahan yang lebih relevan dan efektif.
Korupsi sebagai Fenomena Kelembagaan Mengapa Kepala Daerah Rentan Korupsi?
Kewenangan seorang Kepala Daerah bersifat absolut di wilayahnya. Faktor utama yang menyebabkan kerentanan ini adalah:
1. Kekuasaan atas APBD: Kepala Daerah memiliki otoritas final dalam menyusun, mengesahkan, dan mengalokasikan APBD.
2. High Cost of Politics: Besarnya biaya yang dikeluarkan selama Pilkada seringkali menjadi pemicu bagi kepala daerah terpilih untuk mencari “return of investment” melalui korupsi begitu menjabat.
3. Lemahnya Pengawasan Internal: Inspektorat di daerah seringkali tidak independen dan cenderung pasif terhadap praktik Kepala Daerah.
Sektor Strategis sebagai ‘Sarang’ Korupsi
Kasus-kasus korupsi terbesar seringkali terpusat di lima sektor utama, terutama yang melibatkan perputaran uang dan kewenangan perizinan yang besar:
• Infrastruktur: Melalui markup anggaran, pengaturan tender, dan kickback dari kontraktor.
• Pengadaan Barang dan Jasa: Kolusi antara pejabat dan perusahaan rekanan untuk memenangkan proyek secara tidak sah.
• Perizinan: Penerbitan izin pembangunan, perizinan tambang, atau Hak Guna Usaha (HGU) yang disertai suap.
Pola Korupsi Kepala Daerah dan Sektor Strategis
1. Pola Korupsi Berbasis Kewenangan
Pola ini merupakan modus klasik, di mana kepala daerah secara aktif menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Contohnya:
• Jual Beli Jabatan: Penerimaan fee dari ASN yang ingin menduduki posisi strategis (Kepala Dinas, Kepala Bidang).
• Pemotongan Anggaran (Commitment Fee): Kepala Daerah meminta “jatah preman” atau persentase tertentu dari nilai proyek yang akan dikerjakan dinas terkait.
• Perizinan Cepat: Mematok harga untuk setiap perizinan yang dikeluarkan, menciptakan ekonomi biaya tinggi bagi investor.
2. Pola Korupsi Political Funding
Korupsi jenis ini dilakukan untuk mengamankan kebutuhan politik, baik untuk melunasi utang kampanye maupun persiapan Pilkada berikutnya (Pilkada 2029).
• Pungutan Dana Kampanye: Memaksa ASN untuk menyetor dana dengan dalih kegiatan politik atau “sumbangan wajib” untuk partai politik.
• Pengaturan Proyek untuk Sponsor: Memberikan proyek-proyek besar di sektor strategis (misalnya jalan atau bendungan) kepada kontraktor yang sebelumnya menjadi penyandang dana kampanye.
Dampak Korupsi Kepala Daerah dan Sektor Strategis
Dampak korupsi di level ini bersifat sistemik dan merusak fondasi pembangunan daerah:
1. Ekonomi
Inefisiensi Anggaran Tinggi. Dana APBD disalahgunakan, mengakibatkan markup proyek hingga 30-40%. Pertumbuhan ekonomi daerah melambat karena investasi enggan masuk ke wilayah dengan birokrasi yang korup.
2. Pembangunan/infrastruktur
Kualitas Layanan Publik Menurun. Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, rumah sakit) dikerjakan asal-asalan demi menutupi fee korupsi, menyebabkan infrastruktur cepat rusak dan membahayakan masyarakat.
3. Sosial dan kesejahteraan
Kesenjangan Sosial Melebar. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan justru hilang. Rakyat miskin semakin sulit mengakses layanan dasar.
4. Kepercayaan publik
Erosi Legitimasasi Pemerintah. Maraknya OTT Kepala Daerah membuat masyarakat apatis dan kehilangan kepercayaan pada lembaga demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Membangun Benteng Pertahanan
Pemberantasan korupsi tidak bisa lagi hanya mengandalkan penindakan (repressive). Diperlukan strategi Trisula (Penindakan, Pencegahan, Pendidikan) yang lebih tajam dan fokus pada perubahan perilaku:
1. Penguatan Transparansi Anggaran Digital (Pencegahan):
• Mewajibkan e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi dan dapat diakses publik hingga level terendah.
• Penggunaan sistem Probity Audit (audit integritas) untuk proyek-proyek strategis sebelum proses tender dimulai.
2. Penerapan Sanksi Sosial dan Moral (Pendidikan):
• Masyarakat dan media harus berperan aktif memberikan sanksi sosial yang tegas (alienasi sosial) terhadap koruptor dan keluarganya, agar ada efek jera non-hukum.
• Menciptakan norma baru di birokrasi bahwa korupsi adalah aib yang tidak dapat ditoleransi
3. Independensi Pengawasan (Kelembagaan):
• Meningkatkan independensi dan kewenangan Inspektorat Daerah agar berani mengawasi dan menindak praktik Kepala Daerah.
• Memperkuat peran Whistleblower System yang aman dan kredibel.
“Liga Korupsi Indonesia 2025” adalah cerminan kegagalan kita dalam membangun sistem kekuasaan yang tahan terhadap godaan. Korupsi Kepala Daerah dan di Sektor Strategis bukan hanya masalah kerugian uang negara, tetapi juga perusakan kualitas hidup masyarakat dan krisis kepercayaan yang mendalam. Dengan memperkuat transparansi digital dan mendorong sanksi sosial yang tegas, Indonesia dapat mulai membalikkan tren ini, mengubah korupsi dari hal yang dianggap risiko pekerjaan menjadi tindakan yang sepenuhnya terkucilkan dari norma publik. (***)
Tentang Penulis
Luthfiyah Salsabila Faridah adalah mahasiswi Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang memiliki minat pada bidang Psikologi Politik, Psikologi Sosial, dan kaitannya dengan Integritas Publik. Artikel ini ditulis untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Iqbal Saputra Zana, S.Sos., M.A.P.
Daftar Pustaka
Amalia, S. (2022). Analisis dampak korupsi pada masyarakat (studi kasus di Indonesia). Jurnal Epistemik Press.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). Data penindakan korupsi kepala daerah dan legislator 2024-2025. KPK RI.
Patra, A. (2018). Korupsi dan dampaknya pada pembangunan infrastruktur publik di Indonesia. Jurnal Inovasi Pembangunan.
Wilhelmus, R. (2017). Hubungan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan.
Hukumonline.com. (2024). 5 kasus korupsi yang bikin geger sepanjang 2024. Retrieved from https://hukumonline.com
Kompas.com. (2025, November 5). Berulang kali jadi tersangka korupsi, apa yang terjadi? Retrieved from https://nasional.kompas.com
