Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Malaysia di Istana Negara, Jakarta pada Jumat, 27 Juni 2025. (int) Oleh : Nicky Saputra
Pertemuan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana, Jakarta pada Jumat, 27 Juni 2025 menjadi sorotan. Pertemuan dua kepala negara serumpun ini membahas isu strategis perbatasan, khususnya pengelolaan Blok Ambalat—wilayah yang selama ini menjadi sumber sengketa di perbatasan. Tak jarang, ketegangan militer kedua negara terjadi di blok tersebut.
Secara mengejutkan, keduanya sepakat untuk mengelola Blok Ambalat secara bersama. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, Prabowo menunjukkan pendekatan yang lebih lunak dengan mengutamakan hubungan persahabatan jangka panjang. Meski secara geografis Blok Ambalat lebih logis menjadi milik Indonesia, Malaysia tetap bersikukuh mengklaim sebagian wilayah tersebut.
Perebutan ini bukan tanpa alasan. Terletak di Selat Makassar/Laut Sulawesi dan berdekatan dengan Sabah serta perairan Kalimantan Utara (Kaltara), Blok Ambalat diyakini kaya minyak dan gas. Penelitian kedua negara menunjukkan bahwa jika dieksplorasi, potensi energi Blok Ambalat dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan.
Sengketa ini juga menyangkut perbedaan klaim wilayah. Malaysia merujuk pada peta unilateral tahun 1979, sementara Indonesia mengacu pada prinsip archipelagic state yang diakui UNCLOS 1982, di mana penentuan wilayah didasarkan pada garis kepulauan terluar. Dengan dasar ini, klaim Malaysia dianggap tidak sah oleh Indonesia.
Meskipun Indonesia memiliki argumen hukum lebih kuat, Malaysia tetap mengakui sebagian wilayah Ambalat sebagai miliknya. Karena belum ada penyelesaian di forum internasional, kedua negara menempatkan armada militer di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tensi soal Ambalat tidak perlu berlanjut. Ia menawarkan kolaborasi eksploitasi, bukan menyerahkan wilayah. Dalam pernyataan resminya di Istana Negara, Prabowo menyampaikan:
“Kita sepakat, hal-hal yang menyangkut perbatasan mungkin masih memerlukan waktu untuk diselesaikan secara teknis. Tapi prinsipnya, kita mencari penyelesaian yang saling menguntungkan.”
“Masalah Ambalat, kita sepakat sambil menyelesaikan persoalan hukum, kita mulai kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development. Apa pun yang kita temukan di laut, kita akan eksploitasi bersama.”
Kesepakatan ini tidak bisa dianggap ringan. Blok Ambalat diperkirakan memiliki cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 juta kaki kubik gas, belum termasuk potensi perikanan yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi.
Letak Blok Ambalat sangat dekat dengan Nunukan, Kalimantan Utara. Secara geografis dan strategis, Kaltara menjadi jalur masuk utama ke Blok Ambalat. Dalam kondisi panas, Indonesia juga memperkuat militernya di Tarakan dan Nunukan. Oleh karena itu, Kaltara berpotensi menjadi pusat utama bila kerja sama ekonomi ini benar-benar terwujud.
Eksploitasi bersama akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Kaltara. Pemerintah Provinsi Kaltara dan Kabupaten Nunukan perlu melihat peluang ini secara jeli dan mempersiapkan langkah strategis, di masa akan datang.
Kaltara harus segera menyusun kajian potensi daerah terkait keberadaan Blok Ambalat. Nunukan pun perlu menyiapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi bila eksploitasi benar-benar berjalan. Meskipun pengelolaan akan dilakukan Pemerintah Pusat, daerah tetap bisa menikmati dampak positifnya.
Pemerintah daerah perlu mempersiapkan mekanisme peningkatan pendapatan dari hasil migas, baik melalui skema bagi hasil maupun pajak lainnya. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Blok migas juga memicu pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, jalan, dan fasilitas umum lainnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan meningkatkan konektivitas. Peningkatan kualitas infrastruktur secara langsung akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Nunukan dan sekitarnya.
Selain itu, keberadaan blok migas dapat menarik investasi baru, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis, dan mendorong tumbuhnya industri lokal, baik dari sisi penyediaan barang dan jasa maupun pengolahan. Lapangan kerja pun akan terbuka lebar, seiring peningkatan kualitas SDM.
Dengan keberadaan Blok Ambalat, Kaltara memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi dengan Pemerintah Pusat. Karena secara geografis lebih dekat dan strategis, Kaltara layak mendapatkan porsi keuntungan optimal dari eksploitasi migas tersebut. (***)
