Redaktif.id – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/11/2025), untuk membahas percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis desa. Program yang disebut “satu desa satu megawatt” ini menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi bersih nasional.
Usai pertemuan, Bahlil mengatakan pembahasan berjalan mendetail karena program ini diprioritaskan langsung oleh Presiden.
“Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt,” ujarnya.
Menurut Bahlil, sejumlah aspek teknis seperti skema pelaksanaan dan mekanisme pembiayaan kini memasuki tahap akhir. Pemerintah menargetkan program PLTS desa dapat segera berjalan untuk memperkuat ketahanan energi dan mempercepat transisi menuju sumber energi terbarukan.
“Alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya,” katanya.
Perbandingan dengan Program Sebelumnya
Upaya elektrifikasi desa sebenarnya telah dilakukan pemerintah melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Program itu menargetkan 5.758 desa dan 1,2 juta rumah tangga mendapatkan akses listrik pada periode 2025–2029. Hingga 2024, rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 99,83 persen.
Meski begitu, sejumlah daerah terpencil dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik. Beberapa wilayah masih bertumpu pada generator diesel yang mahal dan hanya menyala beberapa jam sehari.
Pemerintah juga telah membangun sejumlah PLTS perdesaan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa instalasi sudah masuk tahap uji coba (commissioning). Namun kapasitas PLTS yang terpasang saat ini masih jauh dari potensi besar energi surya nasional. Hingga 2024, kapasitas PLTS terpasang baru sekitar 271,6 MW, jauh di bawah target 893 MW.
Dalam dokumen RUPTL 2025–2034, pemerintah menargetkan pengembangan energi baru terbarukan hingga 69,5 GW, dengan energi surya sebagai porsi terbesar yaitu 17,1 GW. Lembaga riset seperti IESR juga menyebut Indonesia memiliki peluang membangun hingga 100 GW PLTS dalam 10 tahun, dengan sebagian besar dapat ditempatkan di desa-desa.
Tantangan yang Pernah Muncul
Program PLTS sebelumnya menghadapi sejumlah kendala, mulai dari perizinan, pembebasan lahan, hingga minimnya manajemen pemeliharaan di tingkat lokal. Beberapa proyek bahkan terhenti setelah dibangun karena tidak ada operator yang mengelola peralatan secara rutin.
Selain itu, PLTS masih bergantung pada kondisi cuaca. Jika tidak dilengkapi penyimpanan energi (baterai) atau pembangkit cadangan, pasokan listrik berpotensi tidak stabil, terutama pada musim hujan.
Potensi Program Terbaru
Meski menghadapi tantangan, pemerintah meyakini program satu desa satu megawatt dapat menjadi terobosan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan pemerataan energi.
Berbeda dari program sebelumnya, pemerintah kini menyiapkan regulasi khusus untuk mempercepat pembangunan PLTS dan memperjelas mekanisme pengelolaannya. Beberapa pihak juga mendorong agar pengelolaan PLTS dilakukan melalui koperasi atau komunitas desa agar keberlanjutannya lebih terjamin.
Jika direncanakan dengan matang dan disertai pengawasan yang kuat, program ini dinilai dapat membuka akses listrik bersih ke lebih banyak desa, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan energi nasional. (***)
Editor : Redaktif
