projo logo redaktif.id — Dalam Kongres III yang digelar di Jakarta pada 1–2 November 2025, Dewan Pimpinan Pusat PROJO memantapkan langkah besar. Yaitu menghapus wajah Joko Widodo dari logo organisasi. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut perubahan ini merupakan bagian refleksi dari “transformasi gerakan rakyat”.
“Kita ingin Projo tetap hidup, tapi tidak sekadar menjadi kultus figur. Projo lahir dari semangat rakyat, dan semangat itu yang ingin kita jaga,” ujar Budi Arie di hadapan para pengurus dan relawan.
Ia menegaskan, nama Projo tetap dipertahankan namun tidak dimaknai sebagai “pro-Jokowi”, tetapi sebagai simbol rakyat dan negeri. Dalam pernyataannya, Budi Arie juga memastikan bahwa hubungan dengan Jokowi masih baik, karena Jokowi tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina organisasi.
Namun, arah politiknya kini jelas berbeda. Projo menyatakan siap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kita akan terus berada di jalur rakyat. Hari ini, jalur itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Kita akan bantu kawal agar agenda rakyat berjalan,” kata Budi Arie lagi, menegaskan posisi politik terbaru Projo.
Projo bukan sekadar organisasi relawan biasa. Didirikan pada 2013, Projo adalah rumah bagi jutaan relawan akar rumput yang mengantarkan Jokowi ke Istana dua periode berturut-turut. Dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, mereka menyebarkan semangat “Jokowi adalah kita”.
Selama hampir satu dekade, Projo dikenal sebagai “lengan rakyat” yang mengawal kebijakan pemerintahan Jokowi—mulai dari infrastruktur desa hingga digitalisasi ekonomi. Namun arah angin mulai berubah sejak Pilpres 2024, saat organisasi ini secara terbuka mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan itu sempat memantik perdebatan di kalangan relawan lama, tetapi Budi Arie beralasan bahwa dukungan kepada Gibran adalah “kelanjutan semangat Jokowi” dalam generasi baru kepemimpinan nasional.
Kini, setelah Prabowo resmi menjadi presiden, Projo memantapkan diri dalam posisi baru yaitu dari pendukung Jokowi menjadi pengawal agenda pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dikutip dari berbagai sumber, menurut pengamat politik Ujang Komarudin dari Universitas Al Azhar Indonesia, langkah Projo menghapus wajah Jokowi dari logo dan menegaskan arah dukungan ke Prabowo adalah bentuk adaptasi politik.
“Relawan besar seperti Projo tak mungkin mati bersama masa lalu. Mereka butuh relevansi baru, dan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah ruang baru itu,” kata Ujang, seperti dikutip dari CNN Indonesia (2/11/2025).
Sementara itu, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, menilai langkah Projo juga sarat makna strategis.
“Projo sedang menggeser posisi dari simbol loyalitas ke simbol keberlanjutan. Ini bukan sekadar pergantian logo, tapi pergeseran orientasi kekuasaan,” ujarnya dalam wawancara dengan Tempo.
Perubahan logo dan arah politik Projo tentunya memantik beragam reaksi di publik. Sebagian menyebutnya langkah realistis, sebagian lagi menilainya sebagai bentuk “pencairan loyalitas” pasca Jokowi. Namun bagi para kader di bawah, arah baru ini dianggap sebagai “keharusan sejarah”.
Mengenai pergantian makna organisasi tersebut, Projo berencana membuka sayembara publik untuk menentukan logo baru yang menggambarkan semangat rakyat, bukan sosok. Dalam pernyataannya, Budi Arie menyebut, “Logo baru nanti harus menggambarkan gerak rakyat, bukan wajah seseorang.”
Dari relawan, Projo kini menjelma menjadi poros politik baru—bergerak di antara romantisme masa lalu dan strategi masa depan. Namun begitu, Projo tetap melekat di ingatan publik, entah sebagai bayangan Jokowi, atau kini sebagai pelindung agenda Prabowo-Gibran. (*)
Editor : Redaktif
